Jagat media sosial pernah diramaikan oleh pernyataan kontroversial. Premisnya sederhana namun menyakitkan: seorang dokter, pilot, pengacara atau profesi lainnya bisa menjadi guru, namun seorang guru tidak bisa serta-merta menjadi dokter atau pilot. Yang kemudian hari peryataan tersebut disadur oleh rekan penulis untuk menjadi dasar argumennya saat berdiskusi di ruang kuliah. Pernyataan ini, meski secara administratif benar dalam konteks regulasi saat ini, tetapi terdapat cacat logika yang fatal jika dipandang dari sudut pandang pedagogi dan sosiologi profesi.

Paradoks Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan "Banjir" Tenaga Pengajar

Kita mulai dari sini, kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang membuka pintu lebar-lebar bagi lulusan non-kependidikan seperti pedang bermata dua dan memicu perdebatan mengenai eksklusivitas gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Disatu sisi, langkah ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk menjaring talenta terbaik dari berbagai bidang keahlian dan keilmuan. Kehadiran lulusan ilmu murni atau praktisi industri di ruang kelas diharapkan memberikan kedalaman materi dan wawasan praktis yang lebih luas bagi siswa, terutama dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memicu perdebatan mengenai keadilan bagi lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Mahasiswa keguruan menghabiskan empat tahun mendalami pendagogik dan psikologi perkembangan. Ketika kompetensi pedagogik tersebut dianggap bisa "dikejar" hanya dalam beberapa bulan melalui PPG bagi guru non-pendidikan, muncul kesan adanya penurunan nilai terhadap proses akademik guru. Kritik ini bukan ditujukan pada kualitas personal lulusan PPG non-pendidikan, melainkan pada struktur sistemik yang seolah mengabaikan linieritas profesi yang ketat.

Belum lagi secara ekonomi, kebijakan ini menciptakan kondisi oversupply. Berdasarkan hukum pasar, ketika suatu keahlian dianggap dapat dimiliki oleh siapa saja dan stok tenaga kerjanya melimpah, maka nilai tawar ekonomi (gaji) dan prestise profesi tersebut akan cenderung rendah. Hal ini sejalan dengan teori Richard Ingersoll (2003) mengenai professionalization, ketika barrier to entry (hambatan masuk) suatu profesi disederhanakan, maka identitas profesi tersebut akan melemah. Profesi guru di Indonesia kini mengalami penurunan nilai, di mana guru dianggap sebagai tenaga kerja massal yang mudah diganti oleh siapa saja, sehingga posisi tawar dan kesejahteraan mereka tetap rendah.

Pedagogik vs. Keahlian Teknis: Mengapa Profesi Lain Belum Tentu Bisa Menjadi Guru

Narasi bahwa profesi lain bisa dengan mudah menjadi guru adalah sebuah penyederhanaan yang mereduksi makna "mendidik". Memang benar seorang pilot bisa memberikan kuliah umum atau berbagi pengalaman teknis mengenai penerbangan, namun apakah ia mampu mengatur kelas? Apakah ia mampu menyusun kurikulum selama satu tahun ajaran? Apakah Ia sanggup menangani puluhan karakter siswa yang berbeda setiap hari, melakukan evaluasi perkembangan anak secara konsisten, hingga melakukan intervensi psikologis saat siswa mengalami hambatan belajar? Jawabannya belum tentu.

Guru profesional idealnya dididik selama bertahun-tahun untuk membentuk karakter, bukan sekadar menjadi mesin transfer informasi (taransfer of knowledge) semata. Mengajar adalah tentang Pedagogical Content Knowledge—kemampuan khusus untuk mengubah materi pelajaran yang rumit menjadi sesuatu yang dapat dicerna oleh siswa dengan beragam latar belakang psikologis (Shulman, 1986). Tanpa kemampuan ini, "mengajar" hanyalah sekadar "berbicara di depan kelas".

Eksploitasi di Balik Narasi Inklusivitas

Secara sosiologis, keterbukaan akses profesi guru bagi semua kalangan yang dibungkus dengan narasi "inklusivitas" sebenarnya menyimpan ironi yang mendalam. Ketika negara membiarkan siapapun masuk ke ruang kelas hanya dengan sertifikasi singkat, negara secara tidak langsung sedang melakukan penurunan nilai intelektual terhadap gelar Sarjana Pendidikan. Hal ini menciptakan kondisi di mana guru tidak lagi memiliki spesialisasi keahlian, yang merupakan syarat mutlak sebuah profesi untuk dihormati secara sosial dan ekonomi. Akibatnya, alih-alih menjadi profesi utama yang prestisius, menjadi guru merupakan "pilihan kedua" bagi mereka yang mencari stabilitas administratif melalui sertifikasi, bukan karena panggilan profesi apalagi panggilan hati.

Kondisi ini melanggengkan stagnasi kesejahteraan. Selama "pabrik" guru terus memproduksi lulusan dalam jumlah masif tanpa perlindungan linieritas yang ketat, guru akan selalu berada dalam posisi tawar yang lemah. Guru dipaksa menerima upah rendah karena di luar sana ada ribuan orang lain yang siap menggantikan posisi guru—orang-orang yang mungkin menganggap mengajar bukan sebagai pengabdian hidup, melainkan sebagai batu loncatan di kala sulit. Inilah keprihatinan profesi, di mana sebuah profesi mulia secara sistematis dimiskinan baik secara finansial maupun martabatnya.

Argumentasi Penutup

Merespons pernyataan bahwa "guru tidak dihargai karena semua bisa jadi guru," kita harus sadar bahwa ini bukan karena profesi guru itu mudah, melainkan karena sistem yang ada sengaja melemahkan eksklusivitasnya. Rekrutmen dan standarisasi profesi guru yang belum mampu menyeimbangkan antara kebutuhan akan talenta baru dan perlindungan terhadap marwah profesi. Jika profesi guru terus dibiarkan tanpa proteksi, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi rutinitas administratif yang hampa makna. Kehadiran lulusan non-pendidikan di ruang kelas seharusnya menjadi pengayaan, bukan penggantian atau penyederhanaan terhadap esensi pendidikan itu sendiri. Tantangan bagi pemerintah ke depan adalah memastikan bahwa siapapun yang berdiri di depan kelas—apa pun latar belakangnya—benar-benar seorang "pendidik" yang matang, bukan sekadar pemegang sertifikat yang masuk ke dunia pendidikan karena ketiadaan pilihan profesi lain.

Pada akhirnya, martabat profesi guru tidak ditentukan oleh seberapa terbuka pintu masuknya atau latar belakang jalurnya, melainkan ditentukan oleh seberapa besar dedikasi dan kualitas intelektual yang diberikan oleh setiap individu yang memilih untuk menjadi guru. Baik melalui jalur kependidikan maupun PPG non-kependidikan, setiap guru memikul tanggung jawab moral yang sama beratnya untuk tidak sekadar menjadi pengajar, melainkan menjadi kompas karakter bagi masa depan bangsa. Tantangan sistemik yang ada seharusnya tidak memadamkan api pengabdian, melainkan menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat bahwa investasi terbaik bagi peradaban dimulai dari pemuliaan terhadap guru, sebab guru—apa pun latar belakangnya—adalah arsitek jiwa manusia yang tak akan pernah bisa digantikan secara instan oleh kecakapan teknis profesi apapun. Menjadi guru berarti memilih untuk membangun peradaban, sebuah tanggung jawab mulia yang derajatnya tidak akan pernah bisa diukur hanya dari selembar sertifikat, melainkan dari jejak perubahan yang ditinggalkan pada jiwa setiap anak bangsa.[]

Dwi Santoso

Daftar Pustaka

Ingersoll, R. M. (2003). Who Controls Teachers' Work? Power and Accountability in America's Schools. Harvard University Press.

Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.

Penyunting: Putra