Erik ten Hag menambal kekurangan Manchester United agar tetap bertahan dari satu krisis ke krisis berikutnya. Rúben Amorim memilih jalan berbeda: membongkar struktur lama demi masa depan yang lebih tahan lama. Di sinilah perbedaan kuncinya. Ten Hag mengandalkan orang untuk menyelamatkan sistem, sementara Amorim membangun sistem agar orang mau berubah. Amorim tidak menjanjikan hasil instan; ia menjanjikan proses. Bukan perintah demi ketenangan sesaat, melainkan struktur yang mungkin menyakitkan di awal, tetapi menghentikan krisis yang terus berulang.

Pola semacam ini tidak hanya terjadi di lapangan sepak bola. Ia juga hidup dalam cara kita mengelola pendidikan. Ketika guru kelelahan, kualitas pembelajaran menurun, atau sekolah goyah, respons yang kerap muncul adalah imbauan untuk bertahan, tuntutan loyalitas, dan janji bahwa keadaan akan membaik suatu hari nanti. Masalah sistemik dipersempit menjadi persoalan individu. Pendidikan pun dijalankan dengan logika bertahan hidup, bukan keberlanjutan. Disinilah urgensi pergeseran dari perintah ke struktur menjadi nyata.

Dalam konteks sekolah swasta, persoalan ini tampak paling jelas. Sebagian besar guru non-ASN bekerja di bawah pengelolaan yayasan yang sering kali bertumpu pada niat baik dan relasi personal, bukan pada sistem yang kokoh. Kesejahteraan guru diposisikan sebagai urusan internal lembaga, sementara negara hadir terbatas melalui regulasi umum yang belum menyentuh perlindungan kerja secara konkret. Akibatnya, loyalitas dan pengorbanan guru menjadi penyangga utama keberlangsungan sekolah. Sistem yang lemah ditambal dengan tenaga manusia.

Pendekatan ini mungkin memungkinkan sekolah bertahan dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam jangka panjang, kelelahan sistemik tak terhindarkan. Beban kerja tidak terukur, gaji stagnan, masa depan tidak pasti. Guru bertahan bukan karena sejahtera, melainkan karena sungkan atau keterbatasan pilihan. Sekolah tetap berjalan, tetapi tidak sepenuhnya sehat. Krisis tidak pernah benar-benar selesai; ia hanya ditunda.

Padahal secara normatif, negara telah menegaskan perlindungan profesi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial. Namun dalam implementasinya, amanat ini lebih efektif menjangkau guru ASN. Guru yayasan masih berada di wilayah abu-abu kebijakan: dituntut profesional, tetapi tidak dilindungi secara struktural. Regulasi pendidikan lebih banyak menekankan standar kurikulum, administrasi, dan evaluasi, sementara aspek kesejahteraan dibiarkan mengikuti kemampuan masing-masing yayasan.

Ketimpangan ini menjadi semakin problematis ketika negara mendorong berbagai agenda reformasi pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka, yang menuntut guru lebih reflektif, adaptif, dan inovatif. Tuntutan profesionalisme meningkat, tetapi fondasi kesejahteraan tidak diperkuat. Tidak adil jika negara berharap kualitas pendidikan melonjak, sementara sebagian besar guru masih bekerja dalam ketidakpastian struktural.

Di sinilah pelajaran dari pendekatan ala Amorim menjadi relevan bagi kebijakan pendidikan. Ia tidak menjanjikan surga, tetapi proses. Dalam konteks pendidikan, ini berarti keberanian berpindah dari manajemen berbasis figur menuju tata kelola berbasis sistem. Negara tidak harus menyeragamkan pengelolaan sekolah yayasan, tetapi perlu memastikan adanya standar minimum yang adil dan realistis: kejelasan status kerja guru, batas beban mengajar, transparansi pengupahan, serta insentif bagi yayasan yang menerapkan tata kelola sumber daya manusia (SDM) yang sehat.

Guru sejatinya tidak selalu menuntut gaji besar. Yang mereka butuhkan adalah kepastian dan keadilan. Mereka mampu menerima proses yang berat jika arah dan mekanismenya jelas. Penderitaan yang bermakna lebih dapat diterima daripada ketidakpastian yang dilembagakan. Janji moral mungkin menenangkan sesaat, tetapi hanya sistem yang memberi rasa aman jangka panjang.

Selama kesejahteraan guru yayasan dibiarkan sepenuhnya menjadi urusan internal, pendidikan akan terus dijalankan dengan logika darurat permanen. Sekolah bertahan dengan cara menambal hari ini, sambil mewariskan krisis yang sama ke masa depan. Profesionalisasi memang tidak selalu nyaman, tetapi justru di sanalah martabat guru dan mutu pendidikan dijaga.

Pelajaran dari perbedaan Ten Hag dan Amorim mengingatkan kita bahwa krisis tidak diselesaikan dengan perintah dan tambalan. Ia diselesaikan dengan keberanian membongkar struktur lama dan membangun sistem baru yang lebih tahan lama. Dalam pendidikan, khususnya pada pengelolaan guru yayasan, pergeseran dari perintah ke struktur bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan kebutuhan kebijakan. Kesejahteraan guru tidak seharusnya bergantung pada kemurahan hati atau loyalitas personal, tetapi menjadi konsekuensi logis dari tata kelola dan kebijakan publik yang adil. Tanpa itu, pendidikan kita hanya akan terus bertahan—tanpa pernah benar-benar maju.

Wildan, S.Pd., M.M.

Penyunting: Putra