Kenakalan remaja menjadi salah satu fenomena sosial yang sering terjadi hingga saat ini. Kenakalan remaja merupakan masalah serius yang seharusnya segera diatasi. Karena remaja akan menanggung masa depan bangsanya.

Dalam menuntaskan permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat program inisiatif berupa mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer untuk dididik. Seperti apa program bentuk program ini? Simak penjelasannya dalam artikel ini sampai akhir!

Program Pendidikan Barak Militer untuk Anak Nakal

Dedi Mulyadi sempat membuat gempar dunia pendidikan anak di Indonesia dengan membuat program barak militer untuk remaja bermasalah.

Program ini merupakan pendidikan khusus bagi anak-anak atau remaja nakal yang memiliki perilaku seperti menjadi anggota geng motor, suka tawuran, minum minuman keras, kecandunan game online hingga yang sering bolos sekolah.

Menurut Dedi, perilaku-perilaku tersebut dapat menyebabkan potensi tindakan kriminal di kemudian hari. Ini menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.

“Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar Dedi.

Baca juga:
Peran Empati Guru dalam Proses Membentuk Karakter Siswa

Dedi juga menekankan anak-anak yang akan terlibat di dalam program ini harus mendapat persetujuan dari orang tua terlebih dahulu.

“Ini merupakan bentuk ikhtiar kita bersama untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman pergaulan bebas, penggunaan gawai yang tidak sehat, serta kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur,” tambahnya.

Seperti Apa Isi Program Barak Militer Ini?

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, program ini merupakan upaya alternatif untuk “menangani” anak-anak nakal setelah orang tua dan pihak sekolah menyatakan tidak mampu menangani perilaku mereka.

Program barak militer ini akan mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. Sehingga kegiatan akan meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, hingga pembiasaan pola hidup yang sehat. Bisa dikatakan program ini mirip seperti pendidikan karakter kepada anak-anak agar memiliki sifat luhur bangsa Indonesia.

Selain menanamkan pendidikan karakter, program ini juga tetap menjalankan pendidikan akademik serta pendampingan psikologis. Hal ini tercermin ketika Dedi memantau kelangsungan program barak militer—dalam konteks pendidikan formal seperti ujian sekolah—dengan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.

Saepul menyatakan bahwa siswa tetap mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan kurikulum masing-masing sekolah, sehingga setiap siswa memungkinkan memiliki jadwal ujian yang berbeda-beda.

Pendampingan mental dan spiritual pun juga diikutsertakan dalam program ini. Sehingga program ini juga dapat melibatkan psikolog, guru BK, hingga pemuka agama seperti ustaz dan lain-lainnya.

Tanggapan Berbagai Pihak Terkait Program Barak Militer

Program ini tak ayal sempat menjadi isu hangat dalam dunia pendidikan anak dan memunculkan respon dari berbagai pihak. Seperti tanggapan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro yang menyatakan bahwa rencana anak dimasukkan ke barak militer perlu ditinjau ulang. Karena Atnike merasa bahwa dengan memasukkan anak-anak ke dalam pendidikan militer sebagai bentuk hukuman yang tidak tepat.

Pernyataan sejenis juga dikeluarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyampaikan perlunya pengkajian usulan program barak militer secara menyeluruh. Hal ini perlu dilakukan untuk menilai efektivitas rencana program tersebut terhadap berbagai faktor.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat juga menyatakan bahwa anak atau siswa yang dimasukkan ke pendidikan militer bukanlah solusi. Atip merasa penyelesaian permasalahan anak-anak nakal harus melalui pendekatan edukatif. Selain itu, Atip juga menyatakan bahwa kementeriannya sudah memiliki mekanisme pendekatan sendiri untuk menangani kasus serupa, yakni melalui guru bimbingan konseling (guru BK).

Baca juga:
Segitiga Restitusi, Strategi Persuasif dalam Menumbuhkan Karakter Positif pada Peserta Didik

Namun Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, justru menyatakan sebaliknya. Ia menyatakan pendidikan anak atau siswa yang bermasalah tidak melanggar HAM selama program tersebut dijalankan tanpa hukuman fisik.

Bahkan Menteri HAM menyatakan jika program ini berjalan sukses, maka dengan kewenangan yang miliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengeluatkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi yang langsung meninjau aktivitas program barak militer juga menyatakan tidak ada pelanggaran hak anak yang ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan di barak tersebut.

Saat ini program barak militer tengah dijalankan di dua tempat, yakni di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

Program barak militer diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 pada tanggal 2 Mei yang lalu.

Referensi:
Alasan Menteri HAM Dukung Program Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak
Daftar Kegiatan Siswa Selama Pendidikan di Barak Militer
KDM: Program Barak Militer Bentuk Karakter dan Kembalikan Jati Diri Remaja Bermasalah
Komentar Kak Seto Usai Tinjau Barak TNI Tempat Pendidikan Karakter
Menilik Program Siswa Dimasukkan Barak Militer di Jawa Barat
Menteri Pigai Setuju Sekolah Barak KDM, LBH Pendidikan Mengadu ke Komnas HAM

Penulis: Eka | Penyunting: Putra