Senin (11/12/24), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengadakan pertemuan secara eksklusif bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan ini, Abdul Mu’ti, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Kabinet Merah Putih, bertemu dengan Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas terkait program-program kerjasama yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen bersama dengan Polri. Termasuk juga membahas terkait poin-poin Memorandum of Understanding (MoU) terbaru yang akan disahkan bersama.
Sebelumnya, MoU ini sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya RI di kabinet sebelumnya. Namun, MoU ini perlu diperbaharui mengingat terdapat perubahan kementerian serta kabinetnya. MoU ini juga akan mengandung program baru yang akan diusung bersama oleh kedua belah pihak dengan menyesuaikan kondisi pendidikan Indonesia saat ini.
Dalam pertemuan ini, terdapat 2 pokok pembahasan yang menjadi bahasan utama untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang bukan hanya berkualitas, melainkan juga aman dan sejahtera.
Program Polisi Mengajar untuk Daerah 3T Salah satu yang menjadi kekhawatiran pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan pendidikan di seluruh penjuru bangsa. Salah satu daerah yang dikhawatirkan terkait kualitas pendidikannya adalah daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan konflik atau dinilai tidak aman.
Meski, kondisi ini seharusnya dipusatkan pada Kemendikdasmen untuk diselesaikan, namun Polri ingin turut berkontribusi untuk memerhatikan terkait pendidikan di 3T. Salah satunya dengan membuat program “Polisi Mengajar”.
Baca juga:Demi Tingkatkan Kebugaran Siswa, Presiden Instruksikan Penambahan Jam Olahraga di Sekolah
Dalam pertemuannya dengan pers, Kapolri sempat menyatakan bahwa ancaman terhadap generasi muda begitu mengkhawatirkan, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga ke problema sosial yang begitu ragam saat ini. Oleh karena itu, Polri ingin turut berperan untuk berbagi pengetahuan wawasan terhadap para generasi muda mengenai pentingnya disiplin, etika, dan perilaku yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Dalam pelaksanaan program ini, para anggota Polri, yang ditugaskan sebagai relawan pengajar, akan terjun langsung ke sekolah-sekolah, terutama dalam wilayah 3T, untuk memberikan pengajaran kepada para siswa, baik materi yang bersifat akademis maupun mengenai pendidikan karakter. Polri juga akan mengusahakan untuk memberikan bantuan pengembangan keterampilan yang dapat menunjang keberhasilan generasi muda.
Namun, untuk saat ini, pihak Polri akan memfokuskan perhatian kepada daerah Papua yang dinilai sedang menghadapi tantangan serius dalam memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas. Pihak kepolisian akan berkomitmen untuk berkontribusi dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan optimal di wilayah Papua, sehingga daerah ini dapat memiliki individu-individu yang berkualitas secara akademis maupun karakter. Selain itu, Polri juga berjanji untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Papua, sehingga proses pendidikan dan pembangunan generasi muda dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
Penyelesaian Konflik Pendidikan dengan Kekeluargaan dan Musyawarah Salah satu agenda yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen bersama dengan Polri adalah menciptakan pendidikan Indonesia yang aman, nyaman, dan RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis). Oleh karena itu, selain memusatkan fokus untuk melayani pendidikan yang mumpuni terhadap daerah rawan konflik atau 3T, hal lain yang menjadi perhatian kedua elemen ini adalah mewujudkan penyelesaian konflik di sekolah dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.
Baca juga:Ciptakan Generasi Kuat Melalui 7 Kebiasaan Hebat
Salah satu pendekatan penyelesaian konflik yang akan diterapkan adalah restorative justice atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri merupakan salah satu prinsip dalam proses penyelesaian perkara pidana. Menurut Peraturan Polri Pasal 1 huruf 3 Nomor 8 Tahun 2021, restorative justice merupakan sebuah tindak penyelesaian pidana dengan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan (pelaku, korban, pihak keluarga kedua belah pihak, dan lain-lain) untuk bermusyawarah dan mencari penyelesaian yang adil agar situasi kembali seperti semula dan berdamai.
Kemendikdasmen bersama dengan Polri akan bersatu untuk mengusahakan penyelesaian permasalahan dalam pendidikan dengan pola pendekatan restorative justice . Meski begitu, hal ini juga akan menyesuaikan dengan jenis permasalahan yang dihadapi karena terdapat syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan restorative justice yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, seperti:
Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
Tidak berdampak konflik sosial;
Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
Tidak radikalisme dan separatisme;
Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Anda dapat mengakses berbagai pemberitaan terbaru mengenai program-program pendidikan hingga kebijakannya serta informasi seputar pendidikan dengan memantau situs GuruInovatif.id ataupun Instagram GuruInovatif.id .
Referensi: Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya Canangkan Program "Polisi Mengajar" untuk Persiapkan Generasi Muda Bangsa. Begini Penjelasan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Kemendikdasmen Kembali Gandeng Polri Tingkatkan Kualitas Pendidikan Mendikdasmen Bertemu KAPOLRI, Bahas Upaya Wujudkan Satuan Pendidikan Aman, Nyaman, dan Ramah Mendikdasmen Bertemu Kapolri: Mempersiapkan Generasi Muda Indonesia: Peran Kapolri dalam Kolaborasi Antara Murid, Guru, dan Orang Tua Mendikdasmen Siap Kerja Sama Dengan Polri Soal Urus Lembaga Pendidikan
Penulis: Audrey | Penyunting: Putra