Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk memiliki progres tercepat dalam memperluas akses pendidikan terhadap warga negaranya. Ketika pertama kali Indonesia mengikuti PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2000, hanya 39% penduduk usia 15 tahun yang mengenyam pendidikan di sekolah. Persentase tersebut meningkat menjadi 85% pada tahun 2018. Peningkatan yang sangat signifikan dalam hal kuantitas akses, namun dalam hal kualitas Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat banyak. 

Terlihat dari peringkat yang didapatkan oleh Indonesia yaitu peringkat 74 dari 79 partisipan. Berdasarkan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam hal literasi masih terdapat 27% siswa Indonesia yang memiliki tingkat kompetensi 1b yang artinya siswa hanya dapat menyelesaikan soal pemahaman teks termudah. Dibidang numerasi sekitar 71% siswa tidak mencapai tingkat kompetensi minimum, yang artinya masih banyak siswa Indonesia kesulitan dalam menghadapi situasi pemecahan masalah numerasi. Dibidang sains 35% siswa Indonesia masih berada di kelompok kompetensi tingkat 1a dan 17% di tingkat lebih rendah.

Sistem pendidikan Indonesia yang bertahun-tahun memfokuskan pada aspek kognitifnya melalui Ujian Nasional yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia (literasi), Matematika (numerasi), dan sains (IPA) masih belum berhasil memperbaiki kualitas pendidikan di mata PISA tersebut. Jika dicermati soal-soal yang dituangkan dalam ujian nasional masih konseptual atau belum dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari siswa. Hal tersebut sangat berbeda dengan soal-soal yang dikeluarkan oleh PISA. Fokus soal PISA adalah kemampuan berfikir kritis dan penalaran peserta didik dalam memecahkan sebuah permasalahan. Hal inilah yang menjadi alasan rangking PISA Indonesia masih termasuk rendah. Lantas solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional tersebut.

Gebrakan Sistem Pendidikan Nasional dari Nadiem Makarim

Mas menteri Nadiem Makarim menteri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sama sekali tidak memiliki latar belakang politik namun memiliki latar belakang pendidikan dan kemapuan memanajemen organisasi yang mentereng. Melihat permasalahan pendidikan yang anggaran 20% APBN namun kualitasnya cenderung stagnan dari waktu kewaktu, anggapan masyarakat bahwa ganti menteri ganti kurikulum membuat Nadiem Makarim memberikan gebrakan terhadap sistem pendidikan nasional. Gebrakan besar yang pertama adalah penghapusan Ujian Nasional yang kemudian diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter adalah sebuah jawaban dari permasalahan rangking PISA Indonesia yang masih rendah. 

AKM menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dimata PISA. Pemerintah memberikan penyesuaian agar standarisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2005 melalui UN dapat diganti dengan AKM yang sudah disesuaikan dengan standar PISA. Secara langsung kebijakan ini berdampak terhadap sistem pendidikan nasional. Fokus pendidikan Indonesia yang sejak tahun 2005 masih konseptual beralih menjadi pendidikan yang faktual. Gebrakan yang kedua adalah kurikulum merdeka, kurikulum yang menekankan kepada kebebasan peserta didik untuk menggali kompetensi, bakat, dan minat mereka agar tidak lagi dibatasi oleh belenggu bernama nilai UN. Pengembangan bakat yang selama bertahun-tahun terbatas karena peserta didik diharuskan untuk belajar konsep dalam mata pelajaran tertentu dengan adanya kurikulum merdeka ini menjadi lebih terfasilitasi.

Kedua gebrakan yang saling berkaitan tadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembankan potensi diri mereka. Kecerdasan bukan hanya dalam hal pintar mengerjakan soal matematika, IPA, ataupun bahasa Indonesia. Melainkan kecerdasan juga dapat berupa kematangan berfikir, bakat menggambar, ataupun potensi bidang non akademik. Hal-hal tersebut difasilitasi oleh pemerintah dalam kerangka kurikulum merdeka belajar yang dituangkan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 menjadi wadah baru peserta didik untuk mengasah potensi mereka yang selama ini tidak dapat dilakukan karena fokus peserta didik masih terfokus kepada nilai-nilai ujian.

Kurikulum Merdeka sebagai Penguatan Sistem Pendidikan Nasional

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dengan pionirnya Nadiem Anwar Makarim. Kurikulum yang dibuat ditetapkan pasca pemberlakuan kurikulum darurat saat pandemi Covid-19 ini dianggap sebagai solusi untuk memberikan penguatan sistem pendidikan nasional yang selama ini terlalu konseptual. Fokus utama dalam kurikulum merdeka dianggap dapat meningkatkan kompetensi peserta didik untuk bersaing dalam dunia kerja di masa depan. Ada tiga hal yang menjadi fokus kurikulum merdeka ini, yaitu pengembangan softskill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel.

Pengembangan softskill dan karakter dalam kurikulum merdeka dilakukan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 dalam penerapannya cukup efektif untuk memberikan kesempatan peserta didik dalam mengekspresikan kemampuan, bakat, dan minat mereka. Kesempatan yang belum dapat dikeluarkan secara maksimal dalam pembelajaran klasikal di kelas. Potensi anak dibidang editing video, akting, bermain musik, meneliti, observasi, wawancara, serta kemampuan berkolaborasi menjadi semakin terasah dalam P5, hal inilah yang kemudian dapat menjadi sarana dalam mengembangkan sofskills peserta didik yang akan berguna ketika mereka sudah lulus dari bangku sekolah.

Materi yang terdapat dalam kurikulum merdeka juga semakin diperingkas dengan berfokus kepada materi-materi esensial, relevan, dan mendalam hal ini memberikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar dibidang literasi dan numerasi. Kemampuan pemecahan masalah dikedua bidang tersebut akan semakin terasah ketika dihadapkan kepada permasalahan yang ada disekitar mereka.

Pembelajaran dalam kurikulum merdeka lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, hal ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakterisik peserta didiknya. Guru dapat mengembangkan kreativitasnya agar sesuai dengan konteks dan muatan lokal di daerah masing-masing. Pembelajaran yang fleksibel ini menjadi hal yang baik sehingga guru tidak terbebani oleh materi yang harus dicapai dalam satu semester atau satu tahun pelajaran yang kemudian dapat berdampak kepada peserta didik juga. Peserta didik terbebani dengan materi yang banyak akan kurang efektif dalam penyerapannya, hal tersebut dapat diatasi dengan pembelajaran yang fleksibel dalam kurikulum merdeka.

Nadiem Makarim telah berhasil melonggarkan kacamata kuda yang sudah dikenakan oleh pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun dan kacamata kuda yang menutup potensi-potensi anak bangsa untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Meskipun belum terlepas seluruhnya namun kurikulum merdeka dapat menjadi pintu masuk agar pendidikan Indonesia tidak terlalu tekstual dan cenderung ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Anggapan “ganti menteri ganti kurikulum” semoga tidak terdengar lagi dikemudian hari. Kebijakan yang sudah tepat dan baik hendaknya diteruskan dan diperbaiki bukan menggantinya dengan kebijakan baru yang dapat meruntuhkan pondasi bangunan yang sudah dibuat selama bertahun-tahun.

Penyunting: Putra